Polemik Iuran Manasik Haji Terus Bergulir, Wali Murid-Praktisi Hukum Tantang Panitia Buka Rincian Dana

Kupasmedia.co – Polemik dugaan pungutan dalam kegiatan manasik haji bagi 1.539 peserta didik Raudhatul Athfal (RA) dari sembilan kecamatan di Kabupaten Lampung Barat yang digelar di Lapangan PLTA Sumber Jaya pada 29 Oktober 2026 terus bergulir. Sejumlah wali murid kembali menyuarakan keberatan setelah mengaku tidak menerima sejumlah fasilitas yang sebelumnya disebut-sebut menjadi bagian dari penggunaan iuran peserta.

Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan membantah adanya fasilitas berupa konsumsi, makanan ringan maupun cetakan foto yang diberikan kepada anaknya selama mengikuti kegiatan tersebut. Padahal, ia mengaku telah membayar iuran sebesar Rp130 ribu untuk keikutsertaan anaknya dalam kegiatan manasik haji tersebut.

Menurutnya, selain tidak mendapatkan makanan maupun foto kegiatan, seluruh kebutuhan transportasi dan pakaian yang digunakan anaknya juga dipersiapkan serta dibiayai sendiri oleh keluarga. Kondisi tersebut membuatnya semakin mempertanyakan peruntukan uang yang telah disetorkan, terlebih sebelumnya pihak IGRA menyebut dana iuran digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan peserta.

“Jika mereka mengklaim disiapkan makanan, snack, foto atau fasilitas lainnya, semuanya tidak ada. Anak saya tidak mendapatkan makanan, tidak mendapat foto juga, sementara transportasi dan pakaian biayanya sendiri. Makanya kami mempertanyakan untuk apa uang Rp130 ribu itu?” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan penjelasan Ketua IGRA Lampung Barat, Dewi Mustika, yang sebelumnya menyebut terdapat iuran dari masing-masing sekolah untuk membantu pembiayaan penyewaan tenda atau tarub selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, dengan jumlah peserta yang mencapai ribuan orang, dana yang dihimpun tentu berpotensi mencapai angka yang cukup besar sehingga penggunaannya perlu dijelaskan secara terbuka.

Wali murid tersebut meminta panitia maupun pihak yang mengelola dana tidak hanya memberikan penjelasan secara lisan, tetapi juga menunjukkan bukti penggunaan anggaran. Menurutnya, rincian biaya penyewaan tenda, kursi, konsumsi, dokumentasi dan kebutuhan lainnya harus disampaikan agar orang tua mengetahui secara pasti ke mana uang yang telah mereka bayarkan digunakan.

“Jika benar uang itu digunakan untuk kebutuhan kegiatan, buka semuanya. Berapa yang terkumpul, berapa yang digunakan untuk sewa tenda dan kebutuhan lainnya. Jangan hanya di atas kertas saja, harus dibuktikan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan salah seorang wali murid di wilayah Kecamatan Fajar Bulan kepada Kupas Tuntas. Ia mengatakan, peserta didik di wilayahnya dikenakan iuran sebesar Rp50 ribu per anak untuk kegiatan tersebut. Namun, menurut pengakuannya, peserta hanya mengikuti kegiatan tanpa memperoleh makanan ringan atau snack yang disebut menjadi salah satu kebutuhan dalam pembiayaan kegiatan.

Ia menjelaskan, biaya untuk foto kegiatan juga dibebankan di luar iuran tersebut, sedangkan kebutuhan makan selama kegiatan harus dibeli sendiri. Ia mengaku pihak sekolah hanya memperlihatkan rincian pembayaran yang harus dipenuhi orang tua tanpa memberikan penjelasan secara terperinci mengenai penggunaan iuran Rp50 ribu tersebut. “Tidak dijelaskan kegunaan Rp50 ribu untuk apa. Orang tua hanya diperlihatkan rincian yang harus dibayarkan sehingga wali murid setuju dan ikut saja,” terangnya.

Sorotan terhadap besaran iuran tersebut juga terlihat dalam kolom komentar unggahan akun media sosial Kupas_Update yang sebelumnya mengangkat persoalan manasik haji tersebut. Sejumlah akun yang mengaku sebagai wali murid turut membandingkan biaya kegiatan di sekolah masing-masing, termasuk fasilitas yang diterima peserta dengan nominal iuran yang berbeda-beda.

Salah satunya akun @Putri Kuwin yang menilai iuran Rp130 ribu terlalu mahal apabila sejumlah fasilitas masih harus ditanggung sendiri oleh peserta didik. Ia membandingkan dengan kegiatan manasik haji di sekolah anaknya yang hanya mengenakan iuran Rp15 ribu per peserta, tetapi sudah mendapatkan snack, tas dan name tag. Ia menyebut sekolah tersebut adalah TK Kartika Kodim XXVII-42 Liwa, Lampung Barat.

Komentar lainnya disampaikan akun @agniaalmira yang mengaku anaknya mengikuti kegiatan serupa tanpa dibebankan biaya, bahkan pakaian yang digunakan peserta juga ditanggung oleh pihak sekolah. Sementara akun @darderdor menyebut anaknya yang bersekolah di wilayah Kecamatan Balik Bukit juga tidak dikenakan biaya untuk mengikuti kegiatan manasik haji.

Akun @Hanifahn75 turut mempertanyakan besaran biaya yang dibebankan kepada peserta. Ia membandingkan dengan kegiatan serupa yang diikuti anaknya dan hanya dikenakan iuran Rp25 ribu. Di sisi lain, akun @Usilawati membenarkan adanya iuran, tetapi menyebut biaya yang disetorkan kepada panitia sebesar Rp50 ribu per peserta untuk kebutuhan penyewaan tenda, kursi dan perlengkapan lainnya.

Komentar tersebut kemudian mendapat tanggapan dari akun @Toddler yang menjelaskan bahwa iuran Rp50 ribu per peserta disetorkan kepada panitia untuk kebutuhan penyewaan tempat, kursi, tenda dan sebagainya. Sementara sisa pembiayaan dikelola sekolah masing-masing untuk perlengkapan manasik, seperti kain ihram, topi dan name tag. Ia juga menyebut setiap peserta mendapatkan foto manasik ukuran 10R beserta bingkai. Beragam pengakuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pengalaman peserta terkait besaran iuran maupun fasilitas yang diterima sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak penyelenggara.

Menanggapi kembali munculnya keluhan dan perbedaan keterangan tersebut, praktisi hukum dari Kantor Hukum Fesbian Fajrin & Partner, Fesbian Fajrin, S.H., CLA, kembali mendesak Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Barat, H. Miftahus Surur, agar segera memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari panitia IGRA hingga perwakilan sekolah, untuk dimintai klarifikasi secara menyeluruh.

Menurut Fesbian, pengakuan sejumlah wali murid mengenai adanya iuran Rp50 ribu yang disetorkan kepada panitia untuk kebutuhan penyewaan tenda, kursi dan perlengkapan lainnya perlu ditelusuri lebih jauh. Sebab, apabila nominal tersebut dikalikan dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 1.539 orang, potensi dana yang terkumpul mencapai Rp76.950.000 atau hampir Rp77 juta.

“Pertanyaannya, apakah benar uang hampir Rp77 juta itu seluruhnya digunakan untuk menyewa tenda, kursi dan kebutuhan lainnya? Tunjukkan pertanggungjawabannya seperti apa, berapa rincian masing-masing biayanya. Jangan hanya berdasarkan omongan saja,” tegas Fesbian.

Ia juga mempertanyakan adanya iuran tambahan yang dihimpun masing-masing sekolah, sementara sejumlah wali murid mengaku anaknya tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan oleh pihak IGRA. Menurutnya, persoalan tersebut harus dibuka secara menyeluruh agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan maupun ketidakjelasan peruntukan dana yang dibebankan kepada orang tua.

“Terlebih, siswa juga dibebankan iuran ke sekolah. Lalu untuk apa iuran itu, sedangkan banyak siswa yang mengaku tidak mendapatkan fasilitas seperti yang dijelaskan? Ini yang harus diperjelas. Jangan sampai orang tua sudah membayar, tetapi tidak mengetahui secara pasti apa yang mereka biayai,” ujarnya.

Fesbian menegaskan, Kemenag Lampung Barat perlu bersikap tegas dengan meminta panitia dan seluruh lembaga pendidikan yang terlibat membuka laporan penerimaan serta penggunaan dana. Ia menilai, klarifikasi tidak cukup hanya dengan menyebut iuran berbeda-beda dan digunakan untuk kebutuhan kegiatan, tetapi harus disertai bukti pembayaran, rincian pengeluaran, serta mekanisme penghimpunan dana dari masing-masing sekolah.

Ia juga mengingatkan bahwa pembiayaan kegiatan pendidikan harus memperhatikan prinsip kesukarelaan, transparansi dan pertanggungjawaban. Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, penggalangan dana oleh komite pada prinsipnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan yang tidak mengikat. Mekanisme tersebut juga mengatur pentingnya proposal, pengelolaan serta pelaporan penggunaan dana kepada pihak terkait. Namun, penerapannya harus melihat siapa pihak yang menghimpun dana dan apakah mekanisme tersebut dilakukan melalui Komite Madrasah atau organisasi penyelenggara.

Fesbian berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pungutan yang bersifat memaksa, tidak sesuai ketentuan, atau dugaan penyalahgunaan dana, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan, tujuan pemeriksaan bukan untuk menghambat kegiatan pendidikan keagamaan, melainkan memastikan setiap dana yang dibebankan kepada wali murid memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan semakin banyaknya pengakuan wali murid serta beragamnya informasi mengenai nominal iuran dan fasilitas yang diterima peserta, transparansi penggunaan dana menjadi persoalan utama yang harus segera dijawab. Publik kini menunggu penjelasan konkret dari IGRA dan pihak sekolah mengenai berapa sebenarnya dana yang terkumpul, bagaimana pembagiannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Kemenag Lampung Barat juga diharapkan mengambil langkah klarifikasi sesuai kewenangannya agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat. (“).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *