Kupasmedia.co – Kegiatan manasik haji bagi peserta didik Raudhatul Athfal (RA) dari sembilan kecamatan di Kabupaten Lampung Barat yang digelar di lapangan PLTA Sumber Jaya pada 29 Oktober 2026 menuai sorotan. Persoalan muncul setelah sejumlah wali murid mempertanyakan penggunaan iuran peserta yang disebut mencapai Rp130 ribu per orang, sementara sejumlah kebutuhan selama kegiatan justru masih ditanggung masing-masing orang tua.
Kegiatan yang diikuti sebanyak 1.539 peserta tersebut menghimpun perhatian publik lantaran besaran iuran yang dibebankan kepada wali murid dinilai perlu mendapat penjelasan lebih terperinci. Jika seluruh peserta dikenakan biaya Rp130 ribu, dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp200.070.000. Namun, angka tersebut masih merupakan estimasi berdasarkan nominal yang dipertanyakan wali murid, bukan jumlah penerimaan yang telah dikonfirmasi panitia.
Dua wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan, mereka tidak mempermasalahkan adanya biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan manasik haji. Namun, mereka mempertanyakan peruntukan dana tersebut karena sejumlah kebutuhan peserta, mulai dari pakaian, konsumsi hingga transportasi menuju lokasi kegiatan, masih harus dipenuhi menggunakan biaya masing-masing.
Salah seorang wali murid mengatakan, setelah mengikuti kegiatan tersebut, pihaknya tidak melihat seluruh kebutuhan peserta difasilitasi melalui iuran yang telah dibayarkan. Kondisi itu membuat orang tua merasa perlu mengetahui secara jelas apa saja komponen pembiayaan yang ditanggung melalui dana tersebut dan berapa besar alokasi untuk masing-masing kebutuhan.
Menurutnya, apabila pakaian, konsumsi dan transportasi sudah menjadi tanggungan masing-masing wali murid, penyelenggara semestinya dapat memberikan penjelasan mengenai penggunaan iuran Rp130 ribu per peserta. Keterbukaan dinilai penting agar orang tua mengetahui manfaat dari biaya yang telah dikeluarkan dan tidak menimbulkan tanda tanya terhadap pengelolaan dana kegiatan.
“Jika memang uangnya digunakan untuk kepentingan anak-anak kami tidak masalah, tapi ini konsumsi tidak dapat, atribut ditanggung sendiri, transportasi ditanggung sendiri, jadi untuk apa iuran ratusan ribu itu jika semua nya ditanggung peserta,” kata dia.
Wali murid lainnya juga mempertanyakan dasar penetapan nominal iuran tersebut. Ia berharap ada penjelasan apakah biaya tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara sekolah dan wali murid atau ditentukan melalui mekanisme tertentu oleh pihak penyelenggara. Menurutnya, kejelasan mengenai dasar penarikan dan penggunaannya merupakan hal mendasar, terlebih kegiatan tersebut melibatkan ribuan peserta didik.
Keduanya menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan berarti menolak pelaksanaan kegiatan manasik haji. Mereka justru mendukung kegiatan pendidikan keagamaan yang dapat memberikan pengalaman dan pemahaman kepada anak-anak mengenai rangkaian ibadah haji sejak dini.
Namun, dukungan itu diharapkan berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran yang transparan, sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan. “Seharusnya jika ini kegiatan bersama yasudah kenapa tidak disamaratakan saja, jika ada yang dapat konsumsi semua harus dapat, jika tidak, tidak usah sekalian semua nya biar adil,” pungkasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Lampung Barat, Dewi Mustika, mengatakan besaran iuran yang dikumpulkan dari wali murid tidak seragam di seluruh kecamatan maupun lembaga pendidikan. Menurutnya, setiap sekolah memiliki kebutuhan dan kesepakatan masing-masing sehingga nominal yang dibayarkan peserta berbeda-beda, bukan seluruhnya sebesar Rp130 ribu.
Dewi menjelaskan, dana yang dihimpun dari wali murid digunakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan kegiatan manasik haji. Di antaranya pembelian tas manasik untuk peserta, konsumsi berupa makanan ringan, penyewaan tenda atau tarub, serta biaya dokumentasi atau foto kegiatan. Karena kebutuhan setiap sekolah berbeda, ia menyebut besaran iuran juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga.
Ia mencontohkan, iuran peserta dari wilayah Fajar Bulan dan Sumber Jaya tidak selalu sama. Bahkan, untuk peserta dari Kecamatan Sumber Jaya, iuran yang dikumpulkan disebut hanya sekitar Rp50 ribu per orang. Nominal tersebut, menurutnya, digunakan untuk kebutuhan seperti pembelian tas dan makanan ringan, dengan mempertimbangkan lokasi sekolah yang relatif dekat dengan tempat pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu, untuk sekolah yang dipimpinnya, yakni RA Miftahul Huda di Kecamatan Way Tenong, Dewi menyebut iuran yang ditetapkan sekitar Rp80 ribu per peserta. Namun, ketika dimintai kepastian mengenai nominal tersebut, ia mengaku tidak mengingat secara persis jumlah yang ditetapkan sebelumnya. “Delapan puluh apa berapa ya kemarin, saya lupa juga,” ujarnya.
Terkait pakaian yang digunakan peserta selama kegiatan manasik, Dewi menjelaskan bahwa pihak sekolah dan wali murid memiliki tanggung jawab berbeda. Untuk peserta laki-laki, pakaian ihram disediakan oleh sekolah dengan sistem pinjam pakai. Setelah kegiatan selesai, pakaian tersebut dibawa pulang untuk dicuci sebelum dikembalikan lagi kepada pihak sekolah.
Sedangkan untuk peserta perempuan, pakaian yang digunakan berupa baju putih biasa dan pengadaannya dilakukan masing-masing oleh wali murid. Dengan demikian, tidak seluruh kebutuhan pakaian peserta disediakan melalui dana iuran yang dihimpun sekolah. Kebijakan tersebut, menurut Dewi, merupakan bagian dari pengaturan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan.
Mengenai konsumsi peserta, Dewi mengatakan pengaturannya diserahkan kepada masing-masing sekolah. Ia mencontohkan, di RA Miftahul Huda, pihaknya menyediakan makanan dan sejumlah oleh-oleh yang menggambarkan suasana Tanah Suci, seperti kurma dan air zamzam, untuk 46 peserta didik yang mengikuti kegiatan manasik haji tersebut.
Lebih lanjut, Dewi menegaskan bahwa penghimpunan iuran peserta tidak dilakukan secara terpusat oleh panitia IGRA, melainkan melalui masing-masing sekolah. Namun, terdapat kebutuhan bersama yang dikoordinasikan oleh panitia, terutama biaya penyewaan tenda atau tarub yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di lokasi.
Menurutnya, biaya penyewaan tenda tersebut diminta kepada masing-masing sekolah sebagai bentuk gotong royong. Artinya, terdapat pembiayaan yang dikelola oleh masing-masing lembaga dan terdapat pula kebutuhan bersama yang dikoordinasikan panitia. Meski demikian, mekanisme penghimpunan dan rincian pembagian biaya tersebut masih perlu diperjelas agar wali murid dapat mengetahui secara pasti aliran dana yang dibayarkan.
Dewi juga menyampaikan bahwa pihak Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Barat mengetahui adanya kegiatan manasik haji tersebut. Namun, ketika disinggung apakah Kemenag mengetahui adanya iuran yang dibebankan kepada peserta didik, ia mengaku tidak dapat memastikan karena menurutnya informasi lebih terperinci berada di pihak panitia. “Kalau itu saya kurang paham ya,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan manasik haji tersebut telah menjadi agenda yang biasa dilaksanakan sehingga pembiayaannya dilakukan melalui kesepakatan bersama. Kendati demikian, ketika ditanya mengenai jumlah keseluruhan peserta dari sembilan kecamatan yang mengikuti kegiatan pada 29 Oktober 2026, Dewi kembali mengaku tidak mengetahui secara pasti.
Berbeda dengan keterangan Dewi mengenai pengetahuan Kemenag atas kegiatan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Lampung Barat, H. Miftahus Surur, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki keterlibatan langsung dalam program kerja IGRA. Ia menjelaskan, IGRA merupakan organisasi mandiri sehingga pelaksanaan program kegiatannya tidak memerlukan izin khusus dari Kemenag kabupaten.
Miftahus Surur juga mengaku tidak mengetahui adanya iuran sebesar Rp130 ribu yang dibebankan kepada peserta didik dalam kegiatan manasik haji tersebut. Ia menegaskan, Kemenag Lampung Barat tidak terlibat dalam proses perencanaan, penghimpunan dana maupun pelaksanaan teknis kegiatan. Kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut hanya sebatas memenuhi undangan dari penyelenggara.
Meski tidak terlibat langsung, Miftahus Surur menjelaskan bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai dukungan pembiayaan pendidikan. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020, khususnya Pasal 11 ayat (3), yang pada prinsipnya mengatur bahwa dukungan dana untuk peningkatan mutu pendidikan dapat diberikan dalam bentuk sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, bersifat sukarela, serta didasarkan pada kesepakatan bersama.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam setiap penghimpunan dana dari wali murid. Sebab, dukungan pembiayaan pendidikan harus tetap memperhatikan prinsip kesukarelaan dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya kewajiban pembayaran yang memberatkan orang tua peserta didik. Kejelasan mengenai mekanisme kesepakatan juga penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara pihak sekolah dan wali murid.
Perbedaan keterangan mengenai mekanisme pembiayaan, besaran iuran dan keterlibatan pihak terkait membuat persoalan ini masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Di satu sisi, Ketua IGRA menyebut nominal iuran berbeda-beda di setiap sekolah dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Namun, di sisi lain, wali murid masih mempertanyakan transparansi penggunaan dana, sementara Kemenag mengaku tidak mengetahui adanya iuran Rp130 ribu dan tidak terlibat dalam teknis penyelenggaraan kegiatan.
Dengan jumlah peserta mencapai 1.539 orang dari sembilan kecamatan, keterbukaan mengenai pengelolaan dana menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Penjelasan mengenai total penerimaan yang sebenarnya, rincian pengeluaran, biaya penyewaan tenda, dokumentasi, pembelian tas manasik serta kebutuhan lainnya perlu disampaikan secara terbuka oleh pihak yang mengelola dana.
Wali murid berharap pihak IGRA maupun masing-masing lembaga pendidikan dapat memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas mengenai penggunaan uang yang telah dihimpun. Mereka juga meminta agar dasar penetapan iuran dan mekanisme kesepakatan dengan orang tua dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Persoalan ini pada akhirnya bukan semata-mata mengenai besar atau kecilnya iuran yang dibebankan kepada wali murid, melainkan menyangkut transparansi, kesukarelaan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Dukungan orang tua terhadap kegiatan keagamaan diharapkan tidak diikuti dengan ketidakjelasan pembiayaan, sehingga kegiatan manasik haji benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik tanpa menimbulkan persoalan baru bagi wali murid. (*).
