Kupasmedia.co – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menguji kebijakan unggulan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui kajian akademis di hadapan dewan penguji Universitas Lampung (Unila). Program Semua Bisa Sekolah, khususnya bantuan seragam gratis bagi pelajar, menjadi fokus penelitian dalam tesis yang disusun Parosil untuk menyelesaikan pendidikan Magister Administrasi Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila.
Dalam seminar hasil tesis yang berlangsung di Ruang Sidang FKIP Unila, Kamis (15/10/2026), Parosil mempresentasikan hasil evaluasi terhadap kebijakan program Semua Bisa Sekolah. Melalui penelitian tersebut, ia mengkaji pelaksanaan program yang menjadi salah satu unggulan pemerintah daerah, sekaligus menilai sejauh mana kebijakan itu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak usia sekolah.
Hasil seminar tesis tersebut mengantarkan Parosil meraih nilai A. Capaian itu diperoleh setelah ia memaparkan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan bantuan seragam gratis dengan pendekatan ilmiah. Kajian tersebut tidak hanya menyoroti keberhasilan program, tetapi juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki agar pelaksanaannya semakin efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Dalam penelitiannya, Parosil menggunakan pendekatan evaluasi model Context, Input, Process, Product (CIPP). Model tersebut digunakan untuk menilai kebijakan secara menyeluruh, mulai dari latar belakang kebutuhan masyarakat, kesiapan sumber daya dan anggaran, proses pelaksanaan program, hingga hasil serta dampak yang ditimbulkan setelah kebijakan dijalankan.
Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah program bantuan seragam gratis telah menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam membantu orang tua memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak. Evaluasi juga mencakup kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran, mekanisme penyaluran bantuan kepada peserta didik, serta efektivitas pelaksanaan program agar bantuan dapat diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa bantuan seragam, tas, dan perlengkapan sekolah gratis dinilai efektif dalam meringankan beban ekonomi keluarga. Bantuan tersebut membantu orang tua mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan perlengkapan sekolah anak, sehingga diharapkan dapat mendukung akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
Meski demikian, penelitian itu juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengukur dampak program terhadap angka putus sekolah. Parosil mengakui bahwa penurunan angka putus sekolah belum dapat sepenuhnya diklaim sebagai dampak langsung dari pelaksanaan program bantuan seragam gratis. Hal itu karena tren penurunan angka putus sekolah telah berlangsung sebelum program tersebut dilaksanakan.
“Karena tren penurunan sudah terjadi sebelumnya,” kata Parosil Mabsus, Sabtu (16/10/2026).
Pengakuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam evaluasi kebijakan yang dilakukan Parosil. Sebab, keberhasilan suatu program pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan atau tersalurkannya bantuan, tetapi juga perlu dibuktikan melalui data dan indikator yang dapat menunjukkan hubungan antara kebijakan yang diterapkan dengan perubahan kondisi masyarakat.
Dengan demikian, penelitian tersebut tidak hanya menempatkan bantuan seragam gratis sebagai program yang memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap dampak yang lebih luas. Penilaian secara akademis diperlukan agar pemerintah daerah dapat membedakan manfaat yang telah terukur dengan dampak yang masih membutuhkan penelitian dan pembuktian lebih lanjut.
Hasil penelitian yang dipresentasikan dalam seminar tesis tersebut mendapat apresiasi dari dewan penguji dan mengantarkan Parosil meraih nilai A. Capaian akademis itu sekaligus menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pendidikan dan upaya memperluas kesempatan anak untuk memperoleh layanan pendidikan.
Lebih dari sekadar capaian nilai, penelitian tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Salah satu rekomendasi yang disoroti adalah perlunya pemutakhiran dan validasi data anak tidak sekolah secara lebih akurat agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai jumlah, kondisi, serta faktor yang menyebabkan anak tidak mengakses pendidikan.
Selain pembenahan data, penelitian tersebut merekomendasikan penguatan sistem deteksi dini terhadap anak-anak yang berisiko putus sekolah. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi persoalan sejak awal, termasuk kendala ekonomi keluarga maupun faktor lain yang berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan anak.
Rekomendasi lainnya berkaitan dengan penguatan anggaran secara berkelanjutan. Dukungan anggaran diperlukan agar program bantuan seragam gratis dapat terus dilaksanakan secara terencana, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Keberlanjutan program juga perlu diiringi dengan evaluasi berkala sehingga pelaksanaannya tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi turut memperhatikan hasil yang ingin dicapai dalam peningkatan akses pendidikan.
Melalui penelitian tersebut, Parosil menegaskan bahwa evaluasi terhadap program unggulan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan. Ia menilai bahwa program Semua Bisa Sekolah perlu terus dikaji secara objektif agar kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki dan manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat Lampung Barat.
Kajian akademis yang dilakukan terhadap program seragam gratis itu juga menunjukkan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menilai kebijakannya sendiri. Dengan menjadikan program yang dipimpinnya sebagai objek penelitian, Parosil mengklaim bahwa dirinya bukan pemimpin yang antikritik. Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperkuat pelaksanaan program Semua Bisa Sekolah, sekaligus memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh anak-anak yang berhak dan didukung dengan kebijakan yang berkelanjutan. (*).
