Kupasmedia.co – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengambil langkah lanjutan dalam menangani dugaan kasus perundungan yang melibatkan sejumlah anak di Kecamatan Batu Ketulis. Sejumlah pejabat dan unsur terkait turun langsung melakukan koordinasi serta membahas langkah penanganan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang terlibat.
Koordinasi tersebut berlangsung di Balai Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Barat, Tati Sulastri, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Padang Priyo Utomo, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Budi Kurniawan, Camat Batu Ketulis, unsur TNI-Polri, pemerintahan pekon, serta pihak terkait lainnya.
Pertemuan tersebut digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas langkah terbaik dalam menyikapi insiden yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah daerah bersama unsur terkait berupaya memastikan persoalan tersebut ditangani secara tepat, dengan mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak yang sama-sama masih berusia anak.
Kepala Disdikbud Lampung Barat, Tati Sulastri, mengatakan koordinasi lintas sektor diperlukan agar penanganan kasus tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, persoalan yang melibatkan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, keluarga, lingkungan masyarakat, hingga unsur pemerintahan di tingkat pekon.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama seluruh pihak terkait telah melakukan koordinasi untuk membahas persoalan ini. Kami ingin memastikan bahwa penanganannya dilakukan dengan baik, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang terlibat, serta tidak merugikan masa depan mereka,” ujar Tati.
Dalam pembahasan tersebut, aspek perlindungan anak menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah berupaya memastikan anak yang diduga menjadi korban memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan, sementara anak-anak lain yang turut terlibat juga harus mendapatkan penanganan yang tepat tanpa adanya tindakan yang dapat merugikan masa depan mereka.
Tati menegaskan, persoalan tersebut harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari kejadian yang telah berlangsung, tetapi juga dari kondisi psikologis dan lingkungan anak-anak yang terlibat. Penanganan yang dilakukan diharapkan tidak sebatas menyelesaikan persoalan di tingkat keluarga atau pekon, melainkan turut mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
Menurutnya, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Karena itu, sekolah perlu terus memperkuat pendidikan karakter, menanamkan sikap saling menghormati, serta membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa.
Selain lingkungan sekolah, peran orang tua dan masyarakat juga dinilai sangat penting. Pengawasan, komunikasi, serta perhatian terhadap perubahan perilaku anak perlu dilakukan secara berkelanjutan agar potensi tindakan kekerasan atau perundungan dapat diketahui dan dicegah sejak dini.
Setelah koordinasi dan pembahasan di Balai Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, rombongan pemerintah daerah bersama unsur terkait kemudian mengunjungi anak yang diduga menjadi korban. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan pendampingan sekaligus dukungan secara langsung kepada anak dan keluarganya setelah insiden yang terjadi.
Tati mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi anak dan keluarga yang terdampak. Pendampingan dinilai penting agar anak maupun keluarganya mendapatkan dukungan selama menghadapi persoalan tersebut.
“Setelah koordinasi, kami juga mengunjungi anak yang diduga menjadi korban untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada anak maupun keluarganya. Kami berharap mereka tidak merasa sendiri dalam menghadapi persoalan ini dan dapat memperoleh pendampingan yang dibutuhkan,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada kondisi anak, tetapi juga pada kebutuhan keluarga dalam menghadapi persoalan tersebut. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu keluarga memperoleh informasi dan pendampingan yang diperlukan selama proses penanganan berlangsung.
Tati juga menekankan bahwa penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara bijak dan tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap anak-anak yang terlibat. Setiap anak perlu mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan haknya, termasuk perlindungan identitas dan kondisi psikologis, agar proses penyelesaian tidak menimbulkan persoalan baru.
Keterlibatan TNI-Polri, pemerintah kecamatan, pemerintahan pekon, serta perangkat daerah terkait dalam koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam penanganan kasus. Masing-masing pihak memiliki peran untuk menjaga situasi tetap kondusif, memberikan dukungan kepada keluarga, serta memastikan setiap langkah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Peran orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam mencegah terjadinya perundungan. Kami juga berharap seluruh pihak dapat menahan diri, tidak menyebarkan identitas maupun video yang berkaitan dengan anak-anak, serta memberikan kesempatan agar proses penanganan berjalan dengan baik,” tegas Tati.
Melalui langkah koordinasi dan pendampingan tersebut, Pemkab Lampung Barat berharap persoalan yang terjadi di Kecamatan Batu Ketulis dapat ditangani secara tepat, adil, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pencegahan perundungan bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan membutuhkan perhatian bersama dari keluarga, masyarakat, pemerintah pekon, dan seluruh unsur terkait. (*).
