Oleh: Steffi Zafia Furqan, S.H., M.H. dan Ilham Akbar
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Kupasmedia.co – Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp100 miliar kepada lima pemerintah daerah di Sumatera Selatan pada September 2026 menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diimbangi dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, tepat sasaran, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Karhutla merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan anggaran dan membeli peralatan pemadam kebakaran. Karakteristik lahan gambut, kondisi geografis, keterbatasan akses menuju titik kebakaran, ketersediaan sumber air, serta luasnya wilayah rawan kebakaran menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pengadaan barang melalui Banpres harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan yang jelas agar setiap peralatan yang dibeli benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Dalam konteks tersebut, pembelian mobil tangki air, pompa air, mesin pemadam, selang, maupun perlengkapan pendukung lainnya perlu direncanakan berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Kebutuhan wilayah dengan karakteristik lahan gambut tentu dapat berbeda dengan wilayah yang memiliki akses jalan terbatas atau sumber air yang sulit dijangkau. Tanpa perencanaan yang matang, pengadaan berisiko menghasilkan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional, sehingga anggaran yang telah dikeluarkan belum tentu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Persoalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah barang yang berhasil dibeli atau besarnya anggaran yang terserap. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap peralatan memiliki fungsi yang jelas, ditempatkan di lokasi yang tepat, dan dapat digunakan ketika kebakaran terjadi. Peralatan yang tersedia tetapi tidak siap dioperasikan, mengalami kerusakan, atau tidak didukung personel yang memiliki kemampuan memadai berpotensi menghambat upaya pemadaman, terutama ketika kebakaran meluas dan membutuhkan respons cepat.
Dari perspektif hukum administrasi negara, pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar kegiatan membelanjakan anggaran, melainkan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang harus tunduk pada hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Penggunaan uang publik mengandung kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan pengadaan memiliki dasar kebutuhan yang rasional, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta menghasilkan manfaat yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan.
Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga dengan kualitas keputusan dan hasil yang dicapai.
Kerangka hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menekankan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Prinsip-prinsip ini harus menjadi pedoman dalam seluruh tahapan penggunaan Banpres karhutla, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan barang, hingga pendistribusian dan pemanfaatannya.
Penerapan prinsip tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung secara wajar dan tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian administrasi. Pemerintah perlu memperhatikan kewajaran harga berdasarkan kondisi pasar, kesesuaian spesifikasi dengan kebutuhan teknis, serta kualitas barang yang diterima. Proses pemilihan penyedia juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menjaga persaingan yang sehat dan menghindari konflik kepentingan. Langkah ini diperlukan agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dasar yang jelas dan dapat diuji secara objektif.
Selain itu, pengawasan pengadaan tidak boleh berhenti setelah kontrak selesai atau barang dinyatakan telah diterima. Pemeriksaan perlu memastikan bahwa jumlah, kualitas, spesifikasi, dan kondisi barang sesuai dengan dokumen pengadaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar berfungsi, dilengkapi dengan kebutuhan operasional yang relevan, serta dapat segera digunakan oleh petugas di lapangan. Pemeriksaan semacam ini merupakan bagian penting dari upaya mencegah ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pengadaan.
Aspek distribusi juga perlu mendapatkan perhatian serius. Peralatan pemadam kebakaran harus ditempatkan berdasarkan tingkat kerawanan karhutla, karakteristik wilayah, kesiapan personel, dan kebutuhan respons darurat. Penempatan yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan ketimpangan kesiapsiagaan antardaerah atau antarlokasi. Karena itu, pemerintah perlu memiliki mekanisme distribusi yang terukur, disertai pencatatan aset dan penanggung jawab yang jelas, sehingga keberadaan serta pemanfaatan setiap barang dapat dipantau secara berkala.
Di sisi lain, ketersediaan peralatan tidak akan memberikan hasil optimal tanpa dukungan sumber daya manusia dan pemeliharaan yang memadai. Mobil tangki, pompa air, mesin pemadam, dan peralatan lainnya membutuhkan operator yang terlatih, pemeriksaan rutin, ketersediaan bahan bakar atau sumber daya pendukung, serta sistem perawatan yang terencana. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi biaya operasional dan pemeliharaan sejak tahap perencanaan agar barang yang dibeli tidak hanya berfungsi pada awal penggunaan, tetapi tetap siap digunakan dalam jangka panjang.
Akuntabilitas penggunaan Banpres juga perlu diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai alokasi anggaran pada masing-masing daerah, jenis barang yang diadakan, nilai pengadaan, hasil pemeriksaan, lokasi distribusi, serta mekanisme pemeliharaan perlu tersedia sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus membuka ruang pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Keterlibatan masyarakat, media, dan lembaga pengawas juga memiliki arti penting dalam memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan. Pengawasan publik dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang mungkin tidak terjangkau melalui pemeriksaan administratif semata, seperti peralatan yang tidak dimanfaatkan, penempatan yang kurang tepat, atau kendala operasional di lapangan. Namun, pengawasan tersebut perlu dilakukan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi dan melalui mekanisme yang sesuai, sehingga setiap dugaan penyimpangan dapat ditindaklanjuti secara objektif tanpa membangun kesimpulan sebelum fakta diperiksa.
Di samping pengawasan internal pemerintah daerah, fungsi pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) perlu berjalan secara efektif sesuai kewenangannya. Pemeriksaan dapat mencakup kepatuhan terhadap prosedur pengadaan, kewajaran belanja, pengelolaan aset, dan kesesuaian antara tujuan program dengan hasil pelaksanaannya. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, tindak lanjut harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Pendekatan ini penting agar pengawasan tidak hanya bersifat korektif setelah persoalan muncul, tetapi juga mampu mencegah risiko sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan.
Lebih jauh, evaluasi Banpres karhutla seharusnya menggunakan ukuran kinerja yang berkaitan langsung dengan manfaat program. Pemerintah perlu menilai apakah peralatan yang dibeli meningkatkan kesiapsiagaan petugas, mempercepat respons terhadap titik api, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan mendukung upaya perlindungan masyarakat serta lingkungan. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla dipengaruhi banyak faktor, termasuk cuaca, kondisi lahan, perilaku manusia, dan efektivitas pencegahan. Karena itu, penilaian program harus menggunakan indikator yang jelas dan tidak semata-mata mengaitkan perubahan jumlah kebakaran dengan pengadaan peralatan.
Pada akhirnya, Banpres senilai Rp100 miliar untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan harus dipandang sebagai amanah publik yang menuntut tanggung jawab sejak tahap perencanaan hingga pemanfaatan hasil pengadaan. Besarnya anggaran harus diikuti dengan keterbukaan, pengawasan yang konsisten, pengelolaan aset yang tertib, dan evaluasi berbasis manfaat.
Keberhasilan bantuan tidak seharusnya hanya ditentukan oleh tingkat penyerapan anggaran atau banyaknya barang yang dibeli, melainkan oleh sejauh mana bantuan tersebut meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan penanganan karhutla serta melindungi masyarakat dari dampak kebakaran. Anggaran publik yang akuntabel bukan sekadar anggaran yang selesai dibelanjakan, melainkan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (*).
