Kupasmedia.co- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengapresiasi tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil paparan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Meski menunjukkan perkembangan positif, Parosil menegaskan bahwa penurunan tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan dan merumuskan langkah konkret agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
Apresiasi tersebut disampaikan Parosil saat menghadiri audiensi bersama Kepala BPS Kabupaten Lampung Barat, Shista Virgo Winatha, SE., ME., di Aula Rusli B.St BPS Lampung Barat, Kecamatan Balik Bukit, Rabu (21/10/2026). Pertemuan itu membahas Analisis Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat periode 2020–2026, termasuk evaluasi capaian serta arah kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Dalam pertemuan tersebut, Parosil menyampaikan bahwa paparan data BPS menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih terukur. Menurutnya, data statistik tidak hanya berfungsi sebagai gambaran capaian pembangunan, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
“Kegiatan seperti ini untuk melihat sekaligus juga mengkritisi, sekaligus memperhatikan paparan yang sudah disampaikan oleh Kepala BPS Lampung Barat, terkait dengan hasil survei sosial ekonomi yang dilaksanakan di pertengahan tahun 2026,” ujar Parosil.
Berdasarkan data yang dipaparkan BPS, tingkat kemiskinan atau P0 di Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan dari 12,52 persen pada 2020 menjadi 9,27 persen pada 2026. Dengan demikian, angka kemiskinan di kabupaten tersebut turun sebesar 3,25 poin persentase dalam kurun waktu enam tahun. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan indikator kemiskinan, meskipun pemerintah daerah masih perlu memperkuat berbagai upaya agar penurunan tersebut dapat terus berlanjut.
Parosil mengaku bersyukur melihat tren penurunan yang tercermin dalam grafik perkembangan kemiskinan tersebut. Namun, ia juga mengakui bahwa penurunan angka kemiskinan tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri, terlebih karena capaian yang ada masih menyisakan pekerjaan rumah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Nah, selanjutnya, kalau kita lihat dari grafik kemiskinan, tentu kita bergembira, ya kan? Karena memang trennya grafik itu terjadi penurunan terus, walaupun mungkin angkanya tidak terlalu signifikan,” katanya.
Menurut Parosil, tren penurunan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah berada pada arah yang sesuai. Ia menyebut komitmen pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan perlu terus dijaga agar hasilnya semakin dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi.
“Tapi tentu terjadinya penurunan ini sebetulnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah ini komitmen, kalau bahasa kerennya on the track lah,” lanjutnya.
Dalam paparan yang sama, BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan Lampung Barat pada 2026 berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 9,31 persen. Selain itu, penurunan kemiskinan Lampung Barat menempati urutan keenam terbesar di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan capaian sekaligus mempercepat perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Parosil menegaskan, arah kebijakan pengentasan kemiskinan di Lampung Barat pada dasarnya telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut menjadi pedoman pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan pembangunan, sehingga berbagai program yang dilaksanakan harus tetap mengacu pada perencanaan serta diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang memang sudah disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan visi dan misi daripada seorang kepala daerah,” ucapnya.
Meski demikian, Parosil menilai capaian penurunan angka kemiskinan perlu diikuti dengan rekomendasi yang lebih terperinci dan dapat diterapkan. Ia meminta BPS tidak hanya menyampaikan hasil analisis statistik, tetapi juga memberikan masukan yang dapat membantu pemerintah daerah menentukan langkah prioritas berdasarkan persoalan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Lampung Barat.
“Yang menjadi PR sekarang ini sebetulnya simpel saja ini Pak Kepala BPS, Bupati berharap adanya rekomendasi yang detail dan konkret. Upaya nanti rekomendasi itu nanti bisa menjadi bahan kajian yang nanti akan dibahas oleh Bappeda beserta tim,” kata Parosil.
Ia berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama tim terkait untuk mengevaluasi program yang telah berjalan sekaligus menyusun strategi lanjutan. Dengan dukungan data dan rekomendasi yang terarah, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar berdampak terhadap kondisi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Parosil juga mengapresiasi langkah BPS Lampung Barat yang mengundang bupati beserta jajaran perangkat daerah untuk mengikuti pemaparan secara langsung. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara penyedia data statistik dan pemerintah daerah, terutama dalam menyelaraskan hasil analisis dengan kebutuhan perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan.
“Ini kebetulan nih, saya sebenarnya terima kasih banget ini. Ini kan momentum yang paling tepat, jarang… selama Bupati hampir 7 tahun, ya kan, periode yang pertama itu 5 tahun, jadi ini sudah hampir masuk ke tahun yang ketiga periode kedua, baru kali ini, ya kan, BPS minta supaya Bupati bawa staf, beliau ingin melakukan paparan. Ini yang saya apresiasi,” ujarnya.
Parosil menambahkan, hasil analisis dan rekomendasi BPS diharapkan dapat memperkuat strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan program Sat Ananda Sakti. Pelaksanaan program tersebut, menurutnya, perlu dilakukan melalui kolaborasi dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung serta program pemerintah pusat agar upaya pembangunan dan pengentasan kemiskinan berjalan searah.
“Karena ini yang membentuk ini ke dapur kita, strategi kita untuk wujudkan dan implementasikan Sat Ananda Sakti, yang tentunya dikolaborasikan, disinergikan dengan programnya Pak Gubernur dan juga tentunya cita-citanya Pak Presiden,” pungkas Parosil.
Sementara itu, dalam paparannya, BPS Lampung Barat merekomendasikan enam langkah percepatan untuk mendukung pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 5,29 persen pada 2029 yang dikaitkan dengan target Kementerian Sosial. Rekomendasi tersebut mencakup penajaman data tunggal melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1–2, peningkatan nilai tambah komoditas kopi yang menjadi salah satu sektor penting bagi masyarakat Lampung Barat, serta penciptaan lapangan kerja dengan upah yang layak melalui pengembangan sektor pariwisata dan industri pengolahan.
Rekomendasi tersebut menjadi salah satu bahan yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan ke depan. Dengan tren penurunan yang telah tercatat, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, memperluas peluang ekonomi, dan mendorong peningkatan pendapatan warga secara berkelanjutan. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat memanfaatkan data BPS sebagai dasar pengambilan keputusan agar penurunan kemiskinan tidak hanya berlanjut secara statistik, tetapi juga dirasakan melalui perbaikan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat. (*).
