Kupasmedia.co – Pemerhati Kebijakan Publik kembali menyoroti tajam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Barat yang dinilai belum menyentuh substansi persoalan di lapangan. Program yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi pelajar justru memunculkan berbagai catatan kritis, mulai dari ketidaksesuaian menu hingga persoalan kualitas makanan yang disajikan.
Satoris M Baki menilai, sejak awal program ini terkesan dipaksakan seragam tanpa mempertimbangkan kondisi riil peserta didik. Padahal, latar belakang kesehatan, kebiasaan makan, hingga daya terima anak terhadap makanan sangat beragam. Ketika semua disamaratakan, efektivitas program otomatis dipertanyakan.
Menurutnya, pendekatan yang terlalu kaku membuat MBG kehilangan esensi utamanya, yakni memenuhi kebutuhan gizi secara tepat sasaran. Ia menyebut, program ini berpotensi hanya menjadi rutinitas administratif tanpa dampak signifikan bagi peningkatan kualitas kesehatan siswa.
“Program ini terlihat bagus di atas kertas, tapi di lapangan tidak sesederhana itu. Anak-anak punya kondisi berbeda, tidak bisa dipukul rata,” tegasnya.
Kritik semakin tajam ketika sejumlah temuan di lapangan mulai mencuat. Beberapa siswa dilaporkan menemukan ulat dalam sayuran yang disajikan, sementara lainnya mengeluhkan tekstur daging yang alot hingga sulit dikonsumsi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait standar pengolahan dan pengawasan makanan.
Tak hanya itu, ada pula keluhan terkait makanan yang sudah tidak layak konsumsi karena basi, serta aroma yang kurang sedap. Dalam beberapa kasus, siswa memilih tidak menghabiskan makanan karena khawatir terhadap kualitasnya.
Satoris menilai, temuan-temuan tersebut bukan sekadar insiden kecil, melainkan indikator lemahnya sistem kontrol dalam pelaksanaan program. Jika kualitas makanan saja tidak terjaga, maka tujuan utama peningkatan gizi jelas sulit tercapai.
Ia juga menyoroti penggunaan minyak berlebih dalam beberapa menu yang justru tidak ramah bagi kondisi kesehatan tertentu. Bagi siswa yang memiliki gangguan pernapasan, alergi, atau sedang dalam masa pemulihan, makanan berminyak dapat memperparah kondisi mereka.
“Ini bukan sekadar makan gratis, tapi soal apa yang dimakan. Kalau kualitasnya rendah atau tidak sesuai, justru bisa berdampak buruk,” ujarnya.
Lebih jauh, Satoris menyinggung adanya siswa dengan riwayat penyakit tertentu yang membutuhkan pola makan khusus. Namun dalam praktiknya, menu MBG tetap disajikan secara umum tanpa diferensiasi, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.
Ia mencontohkan, anak yang dianjurkan mengurangi konsumsi protein tertentu tetap menerima menu yang sama seperti siswa lainnya. Hal ini menunjukkan belum adanya mekanisme penyesuaian yang memadai dalam program tersebut.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan kesiapan pihak penyelenggara dalam memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan. Temuan ulat dan makanan tidak layak konsumsi, menurutnya, menjadi alarm keras bahwa pengawasan masih lemah. “Kalau hal mendasar seperti kebersihan saja masih bermasalah, bagaimana mau bicara kualitas gizi,” sindirnya.
Satoris juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pencitraan program semata. Ia menilai, MBG berisiko menjadi program seremonial jika hanya fokus pada distribusi tanpa evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya.
Menurutnya, keberhasilan program seharusnya diukur dari perubahan nyata pada kesehatan dan status gizi siswa, bukan sekadar jumlah paket makanan yang dibagikan setiap hari.
Ia menekankan pentingnya pelibatan sekolah secara aktif dalam penyusunan menu. Pihak sekolah dinilai lebih memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih tepat.
Selain itu, transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi makanan juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Tanpa keterbukaan, potensi masalah kualitas akan terus berulang.
Menjawab berbagai persoalan tersebut, Satoris bahkan mengusulkan alternatif yang dinilai lebih realistis, yakni mengganti skema MBG dengan bantuan langsung berupa uang kepada orang tua siswa. Dengan cara ini, keluarga dapat menyiapkan makanan sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan anak masing-masing.
Menurutnya, orang tua memiliki pemahaman paling baik terhadap pola makan, alergi, hingga preferensi anak. Sehingga risiko makanan tidak layak konsumsi, tidak sesuai selera, atau tidak cocok secara medis bisa diminimalisir. “Kalau dananya diberikan ke orang tua, mereka bisa lebih fleksibel. Mau masak sendiri atau beli makanan yang sesuai kebutuhan anak, itu lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menilai, skema bantuan langsung juga berpotensi meningkatkan akuntabilitas, karena tanggung jawab penyediaan makanan kembali ke keluarga. Di sisi lain, pemerintah tetap bisa melakukan pengawasan melalui mekanisme tertentu, misalnya pelaporan atau pendampingan gizi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, seperti penyalahgunaan bantuan atau ketidaktepatan penggunaan dana.
Satoris juga membuka opsi kombinasi, yakni sebagian bantuan diberikan dalam bentuk makanan, sementara sebagian lainnya dalam bentuk uang, sehingga ada keseimbangan antara kontrol pemerintah dan fleksibilitas keluarga. “Intinya jangan kaku. Kalau satu skema tidak efektif, harus berani mencari alternatif yang lebih tepat,” katanya.
Menurutnya, jika berbagai persoalan ini tidak segera dibenahi, maka MBG hanya akan menjadi beban anggaran tanpa hasil yang sepadan. Bahkan, bukan tidak mungkin justru menimbulkan masalah kesehatan baru.
Di tengah berbagai kritik tersebut, Satoris tetap mengapresiasi niat baik pemerintah dalam menghadirkan program MBG. Namun ia menegaskan, niat baik saja tidak cukup tanpa diiringi perencanaan dan pelaksanaan yang matang.
Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah tidak menutup mata terhadap berbagai temuan di lapangan. Kritik, menurutnya, harus dijadikan bahan perbaikan, bukan diabaikan.
“Evaluasi itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Kalau ini diperbaiki, programnya bisa benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. (*).
