Kupasmedia.co – Aktivitas pemasangan jaringan WiFi berbasis Starlink secara komersial di Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) dan Suoh, Lampung Barat, mulai terkuak. Jaringan internet yang disebut dikelola oleh provider Winet tersebut diduga telah dipasang di puluhan hingga bahkan ratusan rumah warga dan berlangsung cukup lama dengan sistem pembayaran pemasangan serta iuran bulanan.
Terkuaknya dugaan aktivitas pemasangan dan pendistribusian jaringan WiFi berbasis Starlink secara komersial di Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) dan Suoh, Lampung Barat, membuka persoalan yang lebih serius dari sekadar layanan internet murah bagi masyarakat.
Jaringan yang disebut dikelola provider Winet itu diduga telah menjangkau puluhan hingga ratusan rumah warga, dengan pola pembayaran mulai dari biaya pemasangan sekitar Rp500 ribu hingga iuran bulanan sekitar Rp300 ribu, sementara status legalitas kegiatan tersebut hingga kini belum mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak Winet.
Informasi yang dihimpun Kupasmedia.co layanan WiFi tersebut telah dimanfaatkan sejumlah warga di wilayah BNS dan Suoh dalam waktu yang disebut sudah cukup lama. Warga yang memasang jaringan dikenakan biaya awal dan selanjutnya membayar tagihan setiap bulan. Besaran biaya disebut dapat berbeda tergantung kecepatan jaringan atau paket layanan yang dipilih pelanggan.
Aktivitas tersebut diduga tidak berhenti pada penggunaan satu perangkat Starlink untuk satu rumah. Informasi dari warga menyebut koneksi kemudian didistribusikan kepada pelanggan lain melalui jaringan WiFi, sehingga satu layanan internet dimanfaatkan untuk melayani sejumlah rumah yang membayar secara rutin. Pola inilah yang membuat keberadaan jaringan tersebut menjadi penting untuk ditelusuri, sebab aktivitasnya diduga telah berubah menjadi layanan internet komersial kepada masyarakat.
Sejumlah warga mengaku telah lama menggunakan layanan tersebut. Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan dirinya sudah menjadi pelanggan dan rutin membayar tagihan bulanan. Ia mengetahui jaringan tersebut menggunakan Starlink karena informasi yang disampaikan ketika pemasangan, sementara persoalan izin dan status usaha penyedia layanan tidak pernah menjadi penjelasan kepada pelanggan.
“Sudah lama pasang. Waktu awal sekitar Rp500 ribu, kemudian setiap bulan bayar sekitar Rp300 ribu. Kalau soal sumber jaringannya, kami tahunya Starlink,” ujar warga tersebut.
Keterangan serupa disampaikan warga lainnya yang juga meminta namanya tidak dipublikasikan. Ia mengatakan pemasangan jaringan telah dilakukan di lingkungan tempat tinggalnya dan sejumlah warga lainnya juga menggunakan layanan serupa. Menurutnya, pelanggan membayar biaya pemasangan dan kemudian membayar tagihan bulanan berdasarkan layanan yang digunakan.
“Kalau kami sebagai pelanggan tahunya menggunakan WiFi dan bayar setiap bulan. Soal izinnya seperti apa, kami tidak pernah tahu,” katanya.
Jika informasi mengenai jumlah pelanggan tersebut benar, maka dugaan aktivitas Winet di BNS dan Suoh layak dilihat lebih jauh. Sebab, kegiatan yang dilakukan bukan lagi sekadar seseorang membeli layanan Starlink untuk kebutuhan pribadi, melainkan diduga terdapat pola penyediaan akses internet kepada pelanggan lain dengan imbalan biaya pemasangan dan pembayaran bulanan.
Di titik inilah persoalan legalitas muncul. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengatur penyelenggaraan telekomunikasi sebagai kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi. Regulasi tersebut juga menempatkan pemerintah melalui Menteri sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
Yang lebih spesifik, PP Nomor 46 Tahun 2021 mengatur jual kembali jasa telekomunikasi. Regulasi tersebut menyebut jual kembali jasa multimedia mencakup, antara lain, layanan akses internet. Jual kembali jasa telekomunikasi juga dilaksanakan berdasarkan pola kerja sama yang disepakati antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi.
Artinya, apabila dugaan di lapangan benar bahwa Winet memperoleh koneksi kemudian mendistribusikannya kepada pelanggan lain dan menarik pembayaran secara rutin, persoalannya tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa perangkat yang digunakan merupakan perangkat Starlink. Yang harus dibuktikan adalah status Winet dalam skema penyelenggaraan telekomunikasi, perizinan yang dimiliki, serta dasar kerja sama yang memungkinkan layanan tersebut dijual kembali kepada masyarakat.
Terlebih, aturan perizinan sektor telekomunikasi telah diperbarui. Permen Komunikasi dan Digital Nomor 15 Tahun 2025 mengatur standar kegiatan usaha serta standar produk/jasa dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran. Peraturan tersebut berlaku sejak 22 Oktober 2025 dan mencabut Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2021.
Karena itu, keberadaan Nomor Induk Berusaha saja tidak otomatis menjawab seluruh persoalan. Yang perlu diperiksa adalah jenis kegiatan usaha yang didaftarkan, perizinan berusaha pada subsektor telekomunikasi, kapasitas Winet sebagai penyelenggara atau pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi, serta hubungan hukumnya dengan pihak penyedia koneksi utama. Seluruhnya perlu dibuktikan melalui dokumen, bukan sekadar pengakuan atau informasi lisan.
Persoalan berikutnya adalah hubungan Winet dengan Starlink. Starlink sendiri menjelaskan bahwa produk dapat dibeli melalui Starlink maupun retailer resmi yang telah disetujui. Starlink mencantumkan sejumlah retailer resmi untuk Indonesia, dan menyatakan bahwa perangkat dari pihak yang tidak berwenang dapat tidak diaktifkan serta transaksi melalui pihak yang tidak tercantum sebagai retailer atau reseller resmi dapat melanggar ketentuan layanan dan berujung pada penghentian layanan.
Starlink juga memiliki mekanisme khusus untuk pemindahan perangkat ke akun reseller resmi. Dalam sistem tersebut, reseller harus menambahkan perangkat ke akunnya dan membuat service line untuk mengaktifkan layanan. Dengan kata lain, status sebagai pihak yang menjalankan bisnis reseller bukan sekadar mengaku menggunakan perangkat Starlink, tetapi memiliki hubungan dan mekanisme resmi dalam ekosistem layanan Starlink.
Persoalan ini menjadi semakin relevan setelah muncul kasus di Kepulauan Mentawai. Pada 25 Agustus 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menanggapi perkara Yogi Gilang Arya Setia yang menjalani proses hukum terkait penyediaan layanan internet berbasis Starlink di Sikakap, Mentawai. Meutya secara tegas mengatakan pihak yang melakukan layanan internet memang perlu memiliki izin.
Dalam kasus Mentawai tersebut, Komdigi juga mengakui adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang lebih baik. Namun, kebutuhan tersebut tidak kemudian menghapus aspek perizinan. Komdigi justru menyatakan pendekatan pembinaan dapat dilakukan agar kegiatan yang sebelumnya belum berizin dapat diarahkan menjadi legal, termasuk melalui hubungan dengan ISP yang sudah memiliki izin atau menjadi bagian dari ekosistem reseller yang sah.
Kasus Mentawai sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan menyediakan internet kepada masyarakat menggunakan Starlink dapat memasuki wilayah persoalan hukum apabila aspek perizinannya tidak dipenuhi. Namun, penting ditegaskan bahwa keberadaan kasus Mentawai tidak otomatis membuktikan bahwa Winet melakukan pelanggaran yang sama. Persamaannya hanya menjadi alasan mengapa legalitas kegiatan Winet di BNS dan Suoh perlu diperiksa secara serius.
Ancaman hukumnya juga tidak dapat dilepaskan dari status kegiatan yang sebenarnya. Apabila pemeriksaan otoritas nantinya menemukan adanya penyelenggaraan telekomunikasi tanpa perizinan yang diwajibkan, persoalannya dapat masuk ke ranah penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telekomunikasi. Setelah penyesuaian ketentuan pidana melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang sektoral juga telah diselaraskan dengan sistem pidana nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
Selain risiko pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi, penyelenggaraan telekomunikasi juga berada dalam rezim pengawasan dan perizinan pemerintah. PP Nomor 46 Tahun 2021 memberikan kewenangan pengawasan dan pengendalian kepada Menteri terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Dengan demikian, apabila terdapat dugaan layanan internet komersial yang tidak sesuai dengan perizinan atau ketentuan yang berlaku, persoalan tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan regulator.
Pertanyaan yang kini muncul pun menjadi semakin banyak. Apakah Winet terdaftar sebagai penyelenggara jasa akses internet? Apakah Winet menjalankan skema jual kembali jasa telekomunikasi? Dengan ISP mana Winet bekerja sama? Apakah terdapat perjanjian kerja sama tertulis? Berapa perangkat Starlink yang dipasang? Berapa jumlah pelanggan aktif? Dan apakah Winet memiliki hubungan resmi dengan Starlink sebagai reseller? Seluruh pertanyaan tersebut penting karena menyangkut legalitas kegiatan yang telah berjalan dan uang yang dibayarkan masyarakat setiap bulan.
Kupasmedia.co kemudian mencoba meminta klarifikasi kepada Heli Wiranto, yang menurut informasi warga merupakan pihak yang mewakili Winet dan bertanggung jawab mengawasi pemasangan jaringan di wilayah BNS dan Suoh. Konfirmasi diajukan terkait status perusahaan, jumlah pelanggan, sumber koneksi, mekanisme distribusi jaringan, biaya pemasangan dan bulanan, izin penyelenggaraan jasa internet, serta hubungan Winet dengan Starlink atau ISP lain.
Namun, upaya konfirmasi tersebut tidak memperoleh jawaban. Heli Wiranto justru memutus komunikasi dan kemudian memblokir nomor WhatsApp wartawan setelah dihubungi untuk meminta penjelasan. Kupasmedia.co kembali melakukan konfirmasi menggunakan nomor berbeda, tetapi hingga berita ini disusun tidak ada tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan.
Terkuaknya dugaan jaringan WiFi berbasis Starlink tersebut akhirnya bukan hanya soal warga mendapatkan akses internet di wilayah yang membutuhkan konektivitas. Persoalan utamanya adalah apakah layanan yang telah berjalan dan dipungut biaya dari masyarakat tersebut berada dalam koridor hukum yang berlaku. Warga sebagai pelanggan berhak mendapatkan kepastian siapa penyedia layanan mereka, bagaimana legalitasnya, serta kepada siapa mereka dapat meminta pertanggungjawaban jika layanan bermasalah.
Kini bola berada pada pihak Winet dan regulator. Jika Winet memang telah memenuhi seluruh persyaratan, maka dokumen perizinan dan dasar kerja samanya dapat menjadi jawaban atas dugaan yang berkembang. Sebaliknya, apabila terdapat kegiatan jual kembali atau penyediaan akses internet tanpa dasar perizinan yang dipersyaratkan, maka temuan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang sesuai aturan.
Untuk saat ini, dugaan aktivitas tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum ada verifikasi dan pemeriksaan resmi, tetapi banyaknya pelanggan, adanya pembayaran rutin, penggunaan jaringan Starlink, serta tidak adanya penjelasan dari pihak yang disebut bertanggung jawab membuat persoalan ini layak dibongkar lebih jauh. (*).
